Melihat Bagaimana Pengawas Keuangan Negara Bekerja

Sebagai birokrat melihat bagaimana sistem kerja negara sebenarnya ada rasa optimis. Negara ini semakin ke sini semakin menyempurnakan sistem birokrasinya. Saya tak mau glorifikasi, tapi di institusi saya sendiri sistem birokrasi pembayaran pajak semakin mudah, semakin ringkas dan memudahkan wajib pajak.

Yang banyak tidak disadari oleh masyarakat adalah perubahan butuh waktu, butuh proses. Ada yang prosesnya cepat, sebut saja revolusi, ada juga yang prosesnya perlahan, satu demi satu. Kesan birokrasi yang dulu dikesankan lambat, rumit kini mulai dikikis, birokrasi semakin cepat, singkat dan mudah.

Tentu proses perubahan ini ada yang mengawal. Pemerintahan juga tak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan. Jika sebuah proses pemerintahan tanpa pengawasan tentu akan menjadi otoritatif dan semaunya sendiri. Perlulah sebuah institusi yang mengawasi kinerja pemerintahan untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai koridor, tidak semaunya sendiri.

Tau BPK? Kepanjangannya Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah salah satu lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga tinggi negara, stratanya setara dengan presiden dan dewan. Lembaga ini bebas dan independan dan bertugas menjadi watchdoc bagi pengelolaan keuangan negara dan pemerintah.

Tugasnya ya tentunya melihat bagaimana kinerja pemerintahan dari sisi pengelolaan keuangan. Itulah sebabnya tugas utama BPK adalah mengadakan audit untuk menguji bagaimana kinerja pemerintahan dari tilikan sektor pengelolaan keuangannya.

Narasi mudahnya adalah “bener ga nih make uang negaranya?”. Semudah itu narasinya walaupun di lapangan kerja BPK sangat berat. Audit membutuhkan waktu berbulan-bulan mungkin bisa bertahun-tahun hingga terlihat hasilnya.

Saya sendiri pernah mengalami bagaimana rasanya diaudit BPK. Kebetulan tempat kerja saya menjadi sample untuk diperiksa. Jadilah saya harus menyiapkan berbagai macam dokumen yang dibutuhkan saat audit. Ada yang kurang harus dilengkapi, ada yang hilang harus dicari, semua harus transparan dan detail.

Mungkin itulah yang menimbulkan kesan bahwa kerja auditor BPK itu menyeramkan. Padahal sebenarnya tidak, memang begitu seharusnya BPK bekerja, akurat dan detail. Tugas BPK adalah mengawal keuangan negara, mengawal harta negara, maka karenanya setiap perhitungan harus sedetail mungkin, tidak boleh ada yang selip satu rupiahpun.

Tugas berat sebenarnya, area pengawasannya seluruh Indonesia dan banyak institusi. Namun, BPK sudah banyak menyelematkan uang negara. Di semester I tahun 2017 saja BPK sudah menyelamatkan uang negara Rp13,7 Triliun. Belum ditambah lagi dengan total penyelamatan uang negara di tahun 2017 yang belum dipublikasikan.

Karenanya BPK harus presisi, tugasnya berat dan tak main-main. Kalau melihat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 lingkup kerja BPK banyak betul, mulai dari mengaudit pemerintah, Bank, hingga kinerja ekonomi. Sebuah kerja yang harus diacungi jempol.

Sebagai pegawai pajak, sebenarnya tugas BPK adalah pelengkap tugas pegawai pajak. Gampangnya adalah pegawai pajak mencari uang untuk negara, para auditor BPK mengawasi penggunaan uangnya.

Jadi kalau ada gerutuan “Ih, ini uang negara untuk apa sih!”, maka dukunglah BPK saat menjalankan tugas agar bisa memastikan bahwa uang negara telah digunakan dengan tepat.

Saya pun yakin dengan tugas BPK maka penggunaan uang negara bisa dikawal dengan benar dan penggunaannya menjadi tepat sasaran. Tak hanya itu saja sih, adanya BPK membuat proses pengelolaan birokrasi semakin transparan, penggunaan uang negara semakin transparan dan tepat sasaran.

Menjadi auditor BPK barangkali tugas berat, sebagian dari para auditor itu juga teman-teman saya di kampus STAN dulu. Saya sih yakin para auditor ini orang-orang yang memiliki semangat juang dan kejujuran yang tinggi. Semangat inilah yang diperlukan untuk mengawal harta negara.

Jadi, bagi yang masih meragukan kinerja pemerintahan. Tengoklah sekeliling, lihatlah bagaimana sistem birokrasi berubah dan berbenah.

Tabik.